Jangan Jadikan UN Tiket Nasib Masa Depan Anak (Surat Terbuka untuk Bapak Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla
Di Jakarta

Assalamu’alaikum wr. wb.

Salam Takzim. Semoga Bapak sehat wal afiat, dalam lindungan Allah swt., senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Perkenankan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanto Musthofa, seorang ayah (berusia 46 tahun) dari tiga anak yang masih belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak. Saya tinggal di Bogor.

Untuk kesekian kalinya, hari ini dahi saya kembali berkernyit membaca berita tentang kegigihan Bapak mempertahankan Ujian Nasional (UN). Tanpa sedikitpun meragukan niat Bapak untuk berusaha membawa kebaikan bagi bangsa, mohon maaf dalam surat terbuka ini saya mendambakan penjelasan yang lebih lengkap dan utuh terkait dengan pandangan Bapak tentang UN. Saya khawatir, saya salah membaca berita dari media, karena dewasa ini sulit membedakan antara penyebaran informasi yang bermakna dan hura-hura permainan sensasi berita. Dalam mendambakan penjalasan Bapak itu, perkenankan saya menyodorkan persepsi saya tentang UN, baik yang berbasis fakta-fakta empiris maupun pemahaman konseptual awam saya.

Dalam berita-berita media, Bapak dikutip mengatakan bahwa UN dibutuhkan untuk menjadikan anak pembelajar, pekerja keras, tidak malas, tidak bodoh. Sedangkan dalam persepsi saya, UN tidak memiliki korelasi yang kredibel dengan upaya menjadikan anak pembelajar, pekerja keras, tidak malas, tidak bodoh. Sebaliknya, tak terhitung fakta empiris yang menunjukkan bahwa UN telah mereduksi, bahkan mendegradasi fungsi sekolah-sekolah menjadi tempat latihan mengerjakan soal-soal ujian. Sepanjang rentang usia sekolah, anak-anak Indonesia kini menghabiskan lebih banyak waktu belajarnya di sekolah untuk berlatih menjadi peserta ujian terbaik (best test takers), bukan menjadi pembelajar terbaik (best learners). Bapak bisa membayangkan bagaimana sibuknya anak kelas VI SD, Kelas III SMP dan Kelas III SMA yang harus mengikuti lima sampai delapan kali try-out hanya untuk memastikan angka-angka yang tertulis di lembar bukti kelulusan kelak adalah angka-angka yang tinggi. Anak-anak sekolah, orangtua, guru, walikelas, kepala sekolah, kepala dinas, sampai kepala daerah mengerahkan begitu banyak energi dan sumberdaya mereka hanya untuk angka-angka hasil UN.

Yang lebih merisaukan, tak terhitung pula fakta empiris yang menunjukkan bahwa UN telah memicu penghancuran sistematis bangunan moralitas anak-anak sejak periode paling dini persekolahan. Sebab, penyelenggara pendidikan berkepentingan mencapai prestasi semu yang direpresentasikan oleh tabel angka-angka sumir indikator prestasi belajar anak-anak sekolah.

Bapak Wakil Presiden Yang Terhormat,

Mungkin Bapak memandang fakta-fakta empiris itu sebagai keadaan yang perlu diperbaiki dalam hal penyelenggaraan UN, dan bukan menyangkut problem intrinsik dari UN itu sendiri. Jika benar demikian, maka dengan segala hormat, perkenankan saya mengemukakan pandangan yang sebaliknya. Dengan menempatkan UN sebagai high-stake testing yang dipaksakan sebagai ajang meraih tiket nasib masa depan anak-anak, maka akan sia-sia pemerintah melawan arus pemburu jalan pintas yang menghancurkan pilar-pilar moral anak-anak sekolah.

Faktanya, lembar hasil UN pada setiap jenjang sekolah adalah tiket terklasifikasi untuk memperbutkan kursi kesempatan belajar pada jenjang sekolah berikutnya. Dalam keadaan demikian, yang membuat saya tak habis mengerti, tak sedikit guru yang mengemukakan alasan sangat ganjil, bahwa dari pada anak didik mereka kehilangan kesempatan merebut kursi yang baik di jenjang sekolah berikutnya, maka lebih baik mereka “membantu” anak-anak didik mereka dalam mengerjakan soal-soal UN. Dan, secara konyol, mereka menyebut itu sebagai “dilema”.

Jadi, jelas sekali bahwa UN sebagai instrumen evaluasi pendidikan telah dialihfungsikan menjadi komoditas tiket nasib masa depan. Padahal, seyogyanya evaluasi pendidikan lebih dititik-beratkan pada instrumen akuntabilitas penyelenggara pendidikan. Pembelajaran anak sekolah harus bebas dari beban target-target yang tidak berhubungan dengan kebutuhan untuk membangun potensi dirinya, apalagi hanya untuk mencocokkan diri dengan ukuran sempit yang seragam. Dengan menempatkan evaluasi pendidikan sebagai instrumen akuntabilitas penyelenggara pendidikan, maka yang dibutuhkan adalah menggeser paradigma pendidikan dari selective-system schooling menuju comprehensive-system schooling, sehingga sekolah-sekolah akan lebih dekat pada pemenuhan amanat konstitusi yang menghendaki pelayanan non-diskriminatif pendidikan bagi setiap anak Indonesia.

Seandainya UN dikembalikan fungsinya sebagai instrumen bagi pemerintah untuk memetakan kemajuan dan hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan, saya menduga akan banyak guru yang dengan senang hati mendukung UN. Sehingga, tidak ada alasan bagi mereka untuk berbuat konyol atas nama “dilema”. Dengan begitu, sekolah akan kembali utuh menjadi tempat anak-anak menimba bekal kehidupan, membangun otot-otot kehidupan mereka, bukan sekadar berlatih menjadi peserta tes terbaik. Dan, di atas itu semua, anak-anak menjadi pembelajar yang bahagia.

Seandainya berkenan, Bapak tidak akan kesulitan menemukan contoh di banyak sekolah untuk membuktikan hal itu. Banyak sekolah yang, walaupun sejauh ini terpaksa mengikutkan anak-anak didik mereka menjadi peserta UN, mereka berhasil menepikan UN dari instrumen motivasi belajar. Sekadar menyebutkan contoh, —sekali lagi seandainya Bapak berkenan—Bapak bisa menengok bagaimana iklim pembelajaran di Sekolah Batutis Al-Ilmi, sebuah sekolah gratis untuk kaum dhu’afa, di Pekayon Bekasi. Di sana para guru membangun motivasi belajar anak tanpa ancaman hantu ujian apapun, termasuk UN. Anak-anak terbiasa menghadapi ujian sebagai bagian dari rutinitas belajar mereka. Mereka belajar bukan karena menghadapi ujian, tapi mereka belajar karena mereka mengerti bahwa mereka butuh belajar. Mereka anak-anak pembelajar yang bahagia, dan terbukti mereka tidak menghadapi masalah intelektual maupun moral saat menjadi peserta UN.

Sekali lagi, melalui surat terbuka ini, saya mendambakan, semoga Bapak berkenan memberikan penjelasan yang lebih utuh pandangan Bapak tentang UN. Mohon maaf yang setulusnya jika ada ungkapan yang tidak pantas dalam surat terbuka ini. Terimakasih.

Salam

Yanto Musthofa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s