Sekolah Dasar is Primary School (1)

Saya sengaja meminjam “trend kekinian” untuk judul tulisan ini karena itu membantu saya menemukan suatu tekanan makna yang pas, mewakili kegelisahan saya. Pada tulisan-tulisan sebelumnya, saya pernah membahas tentang Sekolah Dasar (SD) sebagai jenjang primer pendidikan (primary education). Namun, jika menyangkut frasa “primary education“, saya sebetulnya lebih condong kepada pengertian tentang jenjang pendidikan yang mencakup periode usia dini atau prasekolah. Sebab, pembangunan otot-otot dasar kehidupan anak dimulai sejak masa paling awal kehidupannya, bukan sejak kelas 1 SD.

Baiklah, jika disepakati bahwa SD adalah (atau sekurang-kurangnya bagian dari) jenjang primer pendidikan, maka pertanyaan dasar yang masuk akal adalah apa saja pencapaian yang menjadi hak anak setelah lulus SD? Atau, apa saja bekal dasar kehidupan (life skills) yang harus didapat anak setelah lulus SD? Jika pertanyaan ini bisa dirumuskan dengan jelas, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang dibutuhkan anak untuk meraih bekal dasar kehidupan itu dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu?

Selanjutnya, demi memenuhi unsur-unsur sistematika, kredibilitas, keterpaduan dan akuntabilitas ikhtiar pendidikan, harus diajukan pula pertanyaan, bagaimana memastikan seluruh proses yang dilalui anak selama belajar di SD sejalan dengan tujuan pendidikan dasar. Ya, tujuan pendidikan dasar, bukan credit point prestasi bagi guru, sekolah, yayasan, kepala dinas pendidikan, bupati, walikota, gubernur, menteri pendidikan, atau presiden sekalipun. Sehingga, yang menjadi hak anak ketika lulus SD seharusnya bukan label-label angka yang menandai -dan sekaligus membatasi– nasib masa depan tiap-tiap anak. Yang seharusnya didapat anak adalah bekal dasar kehidupan, yang dengan bekal dasar itu anak memiliki kemantapan, determinasi, daya juang, kepercayaan diri untuk meraih apapun peran kehidupan yang dipilihnya sebagai insan kamil.

Itulah tiga hal mendasar yang sampai saat ini belum saya temukan jawabannya secara memadai dalam silang sengkarut perdebatan berbagai isu terkait dengan pendidikan, seperti perubahan kurikulum, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru, pendidikan guru, buku pelajaran, dan lain-lain. Perdebatan-perdebatan itu terlihat serupa kepingan-kepingan puzzle yang akan terus terpisah-pisah karena masing-masing memiliki garis-garis potongan acak, bukan pola-pola yang memungkinkan untuk disatukan menjadi satu bentuk utuh-padu Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan tidak berbingkai!

Seandainya ketiga hal itu didefinisikan, dirumuskan dan dielaborasi dengan tertib dan komprehensif, semestinya tidak perlu terjadi silang sengkarut perdebatan aneka isu yang menguras energi. Mengapa demikian? Karena ketiga hal itulah tulang punggung ikhtiar pendidikan dasar, yakni tujuan pendidikan dasar, cara-dan-proses mencapai tujuan pendidikan dasar, dan evaluasi terhadap proses pencapaian tujuan pendidikan dasar. Sehingga, apapun yang diperdebatkan di luar ketiga hal itu seyogyanya merujuk pada ketiganya. Kurikulum, mata pelajaran, muatan lokal, kriteria guru, kriteria buku pelajaran, fasilitas sekolah dan lain-lain adalah instrumen-instrumen yang harus taat pada ketiga hal tersebut.

Mari coba cermati bagaimana definisi SD diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 67 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
a. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
c. Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
f. Menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
g. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (3) berbunyi:
Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Seandainya proses pembelajaran di semua SD/MI akuntabel, taat pada fungsi dan tujuan pendidikan dasar seperti diuraikan di atas, maka SMP/MTs akan menerima calon-calon murid yang sehat fisik-mental, berakhlak mulia, memiliki dasar-dasar kemampuan intelektual, cinta belajar, cinta seni, berdaya nalar kritis, inovatif, mandiri, percaya diri…. Ah, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang lulus SMA tak tahu dan tak percaya diri menentukan apa jurusan yang akan dipilihnya di bangku kuliah. Mereka mungkin akan berkelit, ‘lha anggota-anggota DPR yang sudah sarjana itu saja perilakunya egosentris seperti anak toddler, bahkan ada yang bejat moral.’ Jadi, dalam kehidupan nyata, Sekolah Dasar is not Primary School.

(BERSAMBUNG)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s