Kemarin, tanggal 3 April 2017, Ujian Nasional (UN) bagi anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimulai. Yang menonjol dari ritual ujian akhir jenjang tahun ini, seperti tergambar dalam berbagai berita di media, adalah kesemarakan penggunaan teknologi komputer. Ujiannya dinamakan UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kemajuan?

Bukan. Ini hanyalah sekadar penguatan ritual yang sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran. Hanya komputerisasi kegiatan yang manfaatnya dipertanyakan banyak ahli. UN melanggar Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2009 yang memerintahkan penangguhan penyelenggaraan UN. Juga, melanggar janji politik Presiden Joko Widodo untuk menghapuskan UN.

Baiklah. Kita tinggalkan urusan hukum dan politik dari UN. Biarlah itu bergulir dalam proses adu kuat kepentingan-kepentingan yang tak bisa ditebak ujungnya. Tapi, mari coba mencerna dengan sepenuh hati UN dari sudut pandang anak-anak Indonesia yang hari ini menghadapi UN.

Ya, setelah melalui masa belajar selama tiga tahun, UN bagi anak-anak kelas III SMK adalah ibarat pintu masuk jalur nasib. Masa depannya dia akan ditentukan oleh angka-angka. Angka-angka ditentukan oleh keterampilan anak mengerjakan soal-soal dalam ritual selama tiga hari itu.

Sudah pasti jumlah maupun jangkauan soal-soal itu tidak mungkin merepresentasi pencapaian belajar selama tiga tahun. Tapi, angka-angka itulah penentu posisi anak dalam fase berikutnya, terutama dalam jalur formal. Entah melanjutkan kuliah, atau memasuki dunia kerja. Hanya angka-angka itulah yang berlaku. Itu sebabnya, UN disebut tes bertaruhan tinggi, atau dalam istilah bahasa Inggris high-stake tests.

Hanya latihan mengerjakan soal

Kondisi ini berimplikasi sangat luas. Pertama, kecenderungan untuk mereduksi belajar hanya serangkaian aktivitas dengan tujuan pokok meraih angka-angka. Dengan demikian, belajar menghabiskan energi lebih banyak untuk berlatih mengerjakan soal-soal ujian. Ekstremnya, latihan-latihan mengerjakan soal di sekolah sering dianggap tidak cukup, sehingga anak ‘terpaksa’ menambah dosisnya di lembaga-lembaga bimbingan belajar.

Kedua, dengan orientasi sempit melatih keterampilan mengerjakan soal, kesempatan pembelajaran substantif, termasuk pembangunan soft-skill yang seyogyanya menjadi menu utama sekolah kejuruan, pun tergerus. Bayangkan, ketika lulusan SMK menghadap seorang Manajer SDM sebuah perusahaan ditanya, “Apa keahlianmu yang utama?” Kalau bisa jujur, anak itu mestinya akan menjawab, “Mengerjakan soal ujian.” Mengapa? Karena masa belajar selama tiga tahun lebih difokuskan untuk terampil mengerjakan soal-soal ujian tertulis ketimbang menghasilkan portofolio sebagai lulusan sekolah kejuruan.

Ketiga, dengan pintu sortir yang seragam di seluruh Indonesia, anak-anak SMK itu sejatinya telah dijauhkan secara sistematis dari potensi-potensi riil alam yang melingkupinya. Dengan kondisi itu, seorang lulusan SMK dibuat tidak peka dan kreativitasnya dikebiri bahkan untuk sekadar bisa mengenali apa sesungguhnya potensi yang mengharapkan kehadirannya sebagai seorang lulusan SMK. Sebab, lulusan SMK hanya disiapkan untuk menjadi pegawai atau karyawan.

Hasilnya, lulusan SMK tahun demi tahun akan terus menyesaki ruang sempit lowongan kerja sebagai pegawai atau karyawan. Secara alamiah mereka tergusur dalam persaingan melawan para pencari kerja lulusan perguruan tinggi, yang jumlahnya juga terus membludak.

Berat untuk mengatakan, tapi sangat mengkhawatirkan bahwa SMK-SMK sesungguhnya diadakan hanya untuk memproduksi limbah pendidikan!

Advertisements