Politikus Membela Agama, Mungkinkah?

Tulisan ini saya tempatkan dalam kategori “Tadarus”, yang berarti renungan yang bersifat subjektif-personal. Tiba-tiba saja terbersit dalam pikiran saya, berandai-andai kalau saya menjadi seorang politikus. Hanya sebatas berandai-andai, karena saya merasakan sekujur pribadi dan pengalaman saya tak punya potongan, apalagi bakat, menjadi politikus. Pun, dalam pergaulan, sampai saat ini saya belum punya teman dekat seorang politikus. Teman dekat itu bisa berarti teman sekolah, teman sekantor, teman sekampung, atau sekurang-kurangnya saat ini saya punya keleluasaan untuk berkomunikasi dengan orang seperti itu. Tidak ada.

OK, kenapa saya memilih topik “membela agama”? Ya, terus terang, hiruk-pikuk politik yang begitu turbulent sejak Pemilihan Presiden 2014, ditambah Pilkada DKI 2017, memapar saya dengan isu agama, dengan intensitas yang sangat-sangat besar. Mungkin tak berlebihan kalau saya katakan kedua event politik itu membawa gemuruh isu agama yang paling besar sepanjang sejarah politik di Indonesia.

Mungkin pakar politik bisa membangun argumentasi rasional bahwa gemuruh isu agama itu hanya semacam kewajaran, atau bahkan keniscayaan. Tapi, sebagai bukan siapa-siapa selain “fulan bin awam” dalam urusan politik, yang saya lihat adalah banyak ekses negatif, walau tidak semua berimbas langsung ke saya sebagai pribadi. Misalnya, banyak energi tersedot untuk perdebatan muter-muter, perselisihan pendapat tanpa ujung, bahkan pertengkaran dan permusuhan (dalam lingkup pertemanan dan keluarga). Sebegitu mahalkah pertaruhannya?

Pertanyaan itulah titik pijakan untuk judul tulisan yang saya pilih. Segala hiruk pikuk ini bisa dikerucutkan menjadi sebuah proposisi bahwa ada sebuah arus besar yang menempatkan agama begitu tegas, begitu formal, begitu saklek, begitu rigid di belakang satu pilihan politik tunggal. Arus itu memaklumkan garis tegas kepada khalayak pemilih, sangat mirip dengan ungkapan terkenal Presiden Amerika Serikat George W. Bush di awal milennium sebelum menggelar perang di Irak: “Either you’re with us, or against us.” (Saat itu, Bush bahkan secara harfiah menyetarakan tawarannya itu dengan jargon “Crusade” atau Perang Salib).

Bisa dikatakan, gemuruh isu agama di Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 adalah fenomena yang belum ada presedennya di Indonesia. Di zaman Orde Lama, memang pernah terjadi Kongres Umat Islam. Tapi faktanya, politik Islam tersalur alamiah ke lebih dari satu aliran. Ada Masyumi, ada NU, ada sosialis Islam, dan tentu saja nasionalis. Ketika patron hegemoni Orde Baru runtuh di tahun 1998, ada peluang lagi dan bahkan sudah ada upaya “menunggalkan” kembali politik Islam. Faktanya, upaya itu bukan hanya gagal, tapi para politikus senior Islam sampai akar rumut pun sangat nyaman memegang bendera masing-masing: PKB, PKS, PAN, PPP, PBB, dan sederet partai-partai mungil. Yang di Golkar dan PDIP pun bejibun.

OK, mungkin tidak sopan kalau menggugat para politikus Islam pasca Orde Baru ketika itu, kenapa mereka belum mengerti bagaimana caranya bersatu. Tapi, sebaliknya tentu boleh, dong, memaknai pilihan-pilihan bendera itu adalah pilihan politik biasa-biasa saja. Pilihan politik yang sah, pilihan firqah yang OK, pilihan tha’ifah yang lumrah, pilihan jam’iyat yang acceptable untuk membangun negara. Yang penting, akhlak bagus, integritas kokoh, prinsip-prinsip religiusitas dijalankan… dan seterusnya. Lho, kenapa sekarang tiba-tiba pemilih diancam label keluar shaf ketika punya pandangan yang baik untuk negara, yang kebetulan berbeda bendera?

Ada yang mengatakan Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 adalah momentum suci penyatuan umat Islam yang tak boleh disia-siakan. Saatnya umat bersatu, begitu katanya. Bersatu dengan apa? Dengan koalisi pelangi partai-partai politik merah-kuning-hijau di langit yang biru? Apakah legislator muslim sudah bersih dari hobi nilep anggaran? Apakah legislator muslim sudah bersih dari riwayat tamasya ke luar negeri dengan menipu pake “studi banding”? Apakah legislator muslim sudah tak tersangkut arisan proyek negara?

Mungkin ajakan umat Islam bersatu dalam pilihan politik akan memiliki basis yang kuat, tanpa harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Caranya? Berikan bukti yang otentik bahwa politikus muslim itu memang membela agama, yang berarti memperjuangkan rahmat Allah untuk bangsa Indonesia. Misalnya, gaya hidup sederhana, tanpa jam Rolex dan berbagai aksesoris mewah sejenisnya, tanpa mobil berharga “M”. Akan lebih memikat lagi, kalau seluruh pendapatan mereka dari negara sebagai anggota Dewan masuk ke Baitul Maal, dan mereka digaji oleh Baitul Maal.

Kalau tidak bisa? Ya sudah, tahu diri saja, politikus itu ya cuma pekerja biasa yang profan. Tak perlu dicanteli predikat “pembela agama”. Bisa bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh dan jujur itu sudah bagus. Menunjukkan prestasi kerja yang bagus insya Allah mengundang doa baik segenap rakyat. Tapi, urusan pahala dan ridha hanya Allah yang punya kuasa.

Berat, Mas Bro, predikat “membela agama” di jalan politik itu. Bayangkanlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, r.a., yang tak lagi mengurusi niaga, cukup hidup dengan gaji dari Baitul Maal. Ketika isteri beliau meminta dibelikan manisan, dengan apa adanya beliau bilang tak punya cukup uang. Ketika isteri beliau akhirnya berhasil menyisihkan uang gaji, dan terkumpul cukup untuk membeli manisan, apa kata beliau? “Ternyata gaji kita lebih, ya. Kita kembalikan kelebihannya itu ke Baitul Maal.”

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s