Category Archives: Politik

Hakikat Pilihan Politik

Ketika sampai saatnya bagi kita untuk menentukan pilihan politik dalam pemilihan umum, entah itu memilih anggota legislatif pusat, legislatif daerah, kepala pemerintahan pusat, kepala daerah, bahkan kepala Desa sekalipun, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa kita tidak sedang memilih antara yang benar dan yang salah. Tidak. Kita hanya berusaha menyusun sebuah komposisi, yang banyak unsurnya tidak terjangkau oleh pilihan kita.

Ketidak-terjangkauan itu bukan semata-mata urusan akses informasi kita yang sudah pasti terbatas, melainkan juga karena begitu banyak faktor penentu keberhasilan yang jauh di luar jangkauan kita sebagai pemilih. Komposisi yang tersusun setelah pemilihan sesungguhnya hanyalah satu titik awal dari sebuah proses panjang-dinamis dengan berjuta-juta kemungkinan, yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pun harus diingat bahwa kompsosi yang tersusun dari hasil pemilihan umum sesungguhnya adalah cerminan dari realitas kita sebagai pemilih secara kolektif, sebagai bangsa. Baik-buruk, jujur-korup, maju-mundur, gesit-lamban….. begitulah keadaan kita sebagai bangsa.

Ketika kita menganggap hasil pemilihan umum adalah panacea, dan berharap segera terjadi keajaiban, wes-ewes-ewes, simsalabim, keadaan beres berkat “pilihan kita yang benar”, itulah awal kekecewaan kita. Demikian pula, ketika ada politikus yang menjanjikan kebenaran tunggal dalam kampanye dengan bermacam-macam alasan dan dalih –dari yang teknis sampai yang ideologis– maka itulah kebohongan awalnya sebagai politikus.

Andaipun ada seorang kepala desa berkualitas super, ia tetap hanya salah satu manusia dari sekian banyak aparatur pelayanan masyarakat. Hasil kerjanya akan ditentukan oleh: kualitas individu-individu aparatur pemerintahan desa, kesigapan ketua-ketua RT-RW, antusiasme partisipasi warga desa, kelancaran warga dalam memenuhi kewajiban, juga kelancaran distribusi sumberdaya dari organisasi pemerintahan di atasnya (kecamatan, kabupaten, provinsi). Begitu bejibun faktor penentu yang tak terjangkau oleh pilihan pemilih kepala desa.

Apatah lagi seorang Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden. Para kepala eksekutif itu bekerja dengan “lilitan” tali kekang di dalam isi kepala para kepala dinas, para anggota legislatif, yang kapanpun bisa berjalin-jalin dengan rongrongan barisan pedagang rente beserta makelar-makelarnya, barisan wartawan bodrex…. sampai khalayak netizen yang ganjen dan berisik. Banyak sekali.

Jadi, tak perlu tegang dalam perkara politik. Rileks, waspada, peduli, tetap bekerja, dan…. jangan lupa bahagia.

Advertisements

Gentong Babi DPR-RI

Beritanya tak begitu menggelegar di media sosial. Tapi, kabar gentong babi DPR RI yang terkuak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada tanggal 15 Agustus 2016 sesungguhnya bukan hal kecil, tak sekecil tubuh babi yang paling besar sekalipun. Bayangkan nilainya kalau kita memimpikan sekolah-sekolah gratis berkualitas premium bagi seluruh anak Indonesia.

Apa itu Gentong Babi?

Gentong Babi adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris “pork barrel”. Jangan buru-buru mengasosiasikannya dengan daging hewan yang haram bagi umat Islam itu. Ini adalah sebutan untuk sejumlah tertentu anggaran belanja negara yang penyalurannya ditetapkan harus melibatkan anggota legislatif. Lengkapnya disebut “pork barrel budget”.

Istilah ini hanya dikenal dalam jagat politik Amerika Serikat dan Filipina. Sah, legal dan “halal” di kedua negara itu. Tujuannya, supaya para anggota legislatif kelihatan peduli pada konstituennya. Sehingga, mereka lebih berpeluang untuk terpilih kembali di pemilihan umum.

Nah, para anggota DPR RI, ya DPR yang di Senayan itu, jeli mencari-cari informasi dan akhirnya menemukan contoh yang menarik itu. Tapi, kok namanya “babi”, ya? Ganti, ah. Istilah itu pun dimuliakan menjadi DANA ASPIRASI. Hmmm….. masih kurang, haluskan lagi. Maka, ketemulah istilah yang lebih samar, USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN, di singkat menjadi UP2DP. Keren, kan?

Dasar hukumnya? Ada, tenang!

Pasal 80 huruf j UU No. 17/2014 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD yang telah diubah menjadi UU No. 42/2014:

Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Yang Terang-terangan

Pada tanggal 23 Juni 2015 Sidang Paripurna DPR RI menerjemahkan pasal itu melalui mengesahkan UP2DP dengan angka spesifik Rp. 11,2 triliun atau Rp. 20 miliar per anggota.
Eiiiittsss,…. sebentar…. ada “kesalahan teknis”. Ketentuan itu sempat nyelonong masuk ke dalam RUU APBN 2016 Pasal 12 (a). DPR sadar itu ga boleh, melanggar Undang Undang. Cukup menjadi “Catatan” saja bagi pemerintah. Ya sudah, pasal babi…. eh… UP2DP itu dimusnahkan.Yang penting gentongnya tetap bisa dipakai.

gentong babi
Yang Gelap-gelapan di Komisi V

Entah gentongnya ketinggalan, lupa menutup atau lagi apes, Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR RI dari F-PDIP, tersandung kasus suap terkait dengan UP2DP di Maluku. Dia diadili di Pengadilan Tipikor.Maka,. bernyanyilah ia tentang kegelapan di Komisi V pada sidang pengadilan hari Senin tanggal 15 Agustus 2016. Ini baru Komisi V, lho, bukan (belum) Komisi-komisi lain. Pun, baru urusan satu kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kata Damayanti, ada kesepakatan antara PIMPINAN KOMISI V dengan PEJABAT KEMENTERIAN PUPR. Kesepakatan dibuat dalam “rapat setengah kamar” yang tidak melibatkan anggota-anggota lain Komisi V.

Ini kutipan beritanya di media online Kompas.com (http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/17420381/damayanti.ungkap.komisi.v.ancam.anggaran.kementerian.pupr.jika.usulan.tak.dipenuhi.)

Pada awalnya, menurut Damayanti, pimpinan Komisi V DPR meminta kompensasi Rp 10 triliun, karena Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp100 triliun.
Namun, angka tersebut tidak disetujui. Angkanya pun turun menjadi Rp 7 triliun, Rp 5 triliun, sampai akhirnya disepakati Rp 2,8 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, ditentukan juga fee atau kompensasi yang akan diperoleh setiap anggota Komisi V.
Selain itu, disepakati bahwa setiap anggota memiliki jatah aspirasi Rp 50 miliar, Kapoksi memiliki jatah Rp 100 miliar, sementara pimpinan Komisi V mendapat jatah hingga Rp 450 miliar.

Nah, gelap, kan? Dari satu Komisi dengan satu Kementerian saja jatah per anggota sudah 2,5 kali yang dtetapkan sebelumnya, Rp. 20 miliar per anggota. Apakabar Kementerian ESDM? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kementerian Agama? Juga yang lain-lain, semua sehat? Sudah minum akua?

Save

Adab Berniaga, Adab Muamalah, Adab Politik…. Hidup Beradab

Salah satu ajaran budi pekerti yang kerap diajarkan di sekolah melalui pelajaran agama adalah adab berniaga. Di madrasah, dalam Mata Pelajaran Akhlaq, teladan kejujuran Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam menjadi rujukan utama. Sungguh teladan yang indah. Berniaga dengan memperlihatkan atau menjelaskan kebaikan-kebaikan sekaligus kekurangan-kekurangan barang yang diperniagakan.

Karena saya bukan guru dan juga belum pernah sukses jadi pedagang, maka tulisan ini memang tidak dimaksudkan untuk membahas bagaimana adab berdagang yang baik dan semestinya. Entah kenapa, tiba-tiba kegelisahan saya terhadap ingar-bingar politik di media sosial terantuk pada memori tentang ajaran budi pekerti itu.

Entah kenapa pula tiba-tiba saya membayangkan politik itu tak ubahnya perniagaan. Perniagaan jasa. Ada seorang pemilik lahan pertanian yang sangat luas, sehingga tidak mungkin dia menggarap sendiri lahan pertaniannya. Ada penyedia jasa datang menawarkan jasa menggarap lahan. Ada aturan-aturan, ada kesepakatan, ada ijab-qabul perjanjian pengikatan jual-beli.

Tapi, sebelum itu tercapai, jika merujuk ajaran budi pekerti di atas, penyedia jasa mungkin akan menjelaskan apa saja yang dimilikinya. Mulai dari bibit unggul, tenaga-tenaga ahli agronomi sampai personel lapangan yang terampil, ahli pengendalian hama, pompa irigasi bertenaga surya,  bahkan mungkin sampai teknologi pengolahan pasca panen.

Namun tak ketinggalan, ia juga menjelaskan, mungkin kekurangan dan efek pestisidanya,  menurunnya daya listrik pompa saat cuaca mendung, atau bahkan tabiatnya sendiri yang mudah marah. Pendek kata, saat kesepakatan tercapai kedua belah pihak benar-benar nyaman dan rela dengan segala konsekuensi yang telah dibeberkan di atas meja.

Dan lagi, yang datang menawarkan jasa ternyata tidak hanya satu, melainkan beberapa, sehingga pemilik lahan bisa membanding-bandingkan untung rugi dari tiap-tiap penawaran.

Ngeri membayangkan seandainya para penyedia jasa baku-fitnah untuk merebut minat pemilik lahan. Apalagi fitnahnya tak berhubungan dengan urusan penggarapan lahan pertanian. “Si itu antek Majapahit.” “Si anu mata-mata Pajajaran.” “Awas, dia keturunan Jenghis Khan.” “Bahaya, dia didanai Pol Pot.” Waduh!

Bukan masalah bingungnya pemilik lahan yang  mengerikan. Tapi, sumberdaya pemilik lahan dan segenap keluarga, sanak-kerabat yang terdekat sampai yang terjauh habis buat membiayai dan melibatkan diri dalam baku-fitnah para penyedia jasa. Sampai harus berutang segala, yang akan dibayar kalau panen itu benar-benar nyata.

Ah, jangan-jangan cuma saya saja yang lebay menanggapi media sosial. Di dunia nyata tidak begitu, kok. Biasa-biasa saja, tidak ada perang fitnah pedagang. Semua bergaul dengan beradab.

Eiits…. awas, ya. Korupsi dan permufakatan jahat pedagang, pencoleng, pejabat dan politikus itu bukan dongeng. Nah, kalau yang ini ga papa diramein di media sosial. Asal bener, ada fakta. Itu baru namanya hidup beradab.

Pilih Pemimpin yang Berprestasi

Pilih Pemimpin yang Berprestasi

Dalam satu shalat Jumat di Bekasi (sudah cukup lama, lebih dari setahun lalu), saya terkesan dengan khatib yang menyajikan analogi indah tentang bagaimana seharusnya ber-Islam. Kalau kita ingin menunjukkan buah mangga dari pohon kita rasanya enak, istimewa dan hebat, maka kasih ke tetangga biar tetangga merasakan dan membuktikan enaknya, keistimewaannya dan kehebatannya. Jangan cuma dengan kata-kata saja.

Kalau kita ingin menunjukkan Islam itu hebat, maka jadikan diri kita bukti otentik bahwa Islam itu hebat dan menyenangkan. Jangan cuma mengandalkan kata-kata, tapi harus dengan perilaku, perbuatan dan prestasi kita. Apalagi hanya dengan mencela golongan lain.

Ya, mencela mangga tetangga rasanya asam sama sekali tidak membuat mangga kita jadi primadona, apalagi kalau ternyata banyak orang terpesona dengan mangga tetangga. Jadi lucu, lugu dan malulah.

Rasanya, isi khutbah itu sangat relevan dengan situasi saat ini. Kalau saya melihat tokoh politik Muslim yang saya anggap pantas menjadi pemimpin, maka saya pun tetap harus melihat apa saja kehebatannya. Tidak mungkin saya mengukur ketaqwaan orang karena itu wewenang Allah. Tapi, kalau tokoh itu benar-benar menyalakan obor syahadat, menegakkan tiang-tiang shalat, menghamparkan zakat, berbaju puasa dan mengaktualkan haji dalam setiap detik dan jengkal langkah kehidupannya, maka itu akan terbukti dalam akhlaknya.

Kalau akhlaknya minus, pribadinya tidak menyenangkan, tidak berprestasi tapi sombong, maka dipastikan syahadatnya berhenti di bibir, shalatnya selesai di sajadah, zakatnya minimalis, puasanya hanya menahan haus dan lapar, dan hajinya (kalau sudah) sekadar tamasya fisik belaka. Akhlak minus berarti ibadahnya kosong tanpa dampak dan karena itu tanpa makna. Padahal, akhlak al-karimah adalah buah dari ibadah yang bermakna, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, yang produktivitasnya membahagiakan diri dan orang lain, yang ilmu dan prestasinya selalu membuatnya dirindukan.

Jadi, sebagai manusia biasa, cara saya memilih pemimpin adalah dengan memilih berdasarkan integritas akhlaknya yang unggul penuh prestasi, bukan berdasarkan iklan ketaqwaannya.

Dagelan MKD dan “PR” Besar Revolusi Pendidikan

Khalayak umat media sosial hari-hari ini “terkesima” dengan dagelan badut-badut yang tengah bermain peran sidang-sidangan ala Makelar-Koplak-Dagelan. Tontonan lucu itu disiarkan televisi dan diulas secara massif di media sosial dengan rasa mual, perih dan pilu, seakan-akan bangsa ini baru terjaga dari tidur panjang. Kalaulah umat media sosial punya waktu sejenak untuk mengenali apa yang terjadi sehari-hari di sekeliling, sejatinya tidak terlalu sulit menemukan sumber kepiluan itu.
Sebut saja apapun bentuk anomali kematangan usia yang tak dibarengi dengan kematangan pikir dan moral, entah itu di jalan raya, di meja-meja birokrat dan pejabat, di pasar, di kantor-kantor bisnis mentereng…. apapun. Semua mengarah pada satu sumber: kekosongan tahap perkembangan yang tak terisi pada periode krusial, yakni periode usia dini.
Seorang teman yang beragama Katolik bercerita bahwa sebagai salah satu syarat kelengkapan menikah, dia dan pasangannya harus mengikuti pendidikan pranikah di gereja hingga enam bulan lamanya. Di kalangan Kristen, lama pendidikan serupa bervariasi, ada yang hanya satu bulan, tapi ada yang sampai satu tahun. Bagaimana di kalangan Islam? Saya sendiri praktis tidak pernah melalui pendidikan semacam itu. Siapkan persyaratan-persyaratan administratif, sebar undangan, ijab-qabul, selesai, sah!
Saya baru mengetahui adanya pendidikan semacam itu dan akhirnya belajar apa yang seharusnya saya pelajari sebelum saya menikah bertahun-tahun kemudian, setelah ketiga anak saya lahir. Ya, sejujurnya saya baru mengetahui dan menyadari pentingnya pendidikan semacam itu saat anak-anak saya, terutama yang sulung, sudah melewati periode krusial pembangunan bekal kehidupannya. Pembelajaran tentang masalah penting itu bagi saya baru terjadi saat saya mengenal pelatihan Metode Sentra di Sekolah Al-Falah Jakarta Timur dan kemudian Sekolah Batutis Al-Ilmi Bekasi, sejak 2009, atau sepuluh tahun setelah saya menikah.
Mengapa saya katakan pendidikan pranikah itu penting? Periode usia dini kehidupan anak (0 sampai 2 tahun) adalah periode paling krusial pembangunan bekal kehidupan. Dalam terminologi neurosains, pada periode inilah 80 persen penyambungan antarsel otak (atau myelinasi) tercapai. Pada usia 6 tahun, 95 persen myelinasi selesai, dan sesanya diteruskan sampai dengan usia 11 atau 12 tahun. Itulah struktur dasar, cetak biru kehidupan anak manusia.
Dalam terminologi tahap perkembangan kognitif Piaget, rentang usia dua tahun sampai dengan enam tahun adalah proses penyempurnaan pribadi mulai dari tahap sensorimotor sampai anak merampungkan basis praoperasional. Pada tahap sensorimotor, di mana anak belajar tentang dunia konkret di sekelilingnya, sudut pandang anak bersifat egosentris. Semua hal di sekelilingnya dipandang dengan persepsi “aku dan milkku”. Jika tahap ini berproses tuntas dan mulus, anak akan mampu bergeser meluaskan sudut pandang yang bukan hanya diri dan miliknya semata.
Begitu seterusnya, dengan asupan-asupan yang sesuai takaran dan tahap-tahap perkembangan, anak seyogyanya mampu merampungkan periode praoperasional saat memasuki usia Sekolah Dasar (SD). Bila tahap praoperasional tuntas, berarti anak mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan tuntas dan bertanggungjawab, atau dalam kalangan psikolog dikenal dengan istilah one-operation skill. Salah satu cirinya, anak tidak akan berpindah ke pekerjaan lain sebelum satu pekerjaan dia tuntaskan. Ciri lainnya, anak tahu apa saja yang dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaannya.
Ada banyak contoh yang menunjukkan tidak tuntasnya tahap praoperasional pada masyarakat. Kalau suatu hari Anda sempat berkunjung ke Ciputat, Pamulang (Tangerang Selatan), Parung (Bogor), atau Pondok Labu (Jakarta Selatan), anda akan mengetahui ada trayek angkutan kota yang jelas-jelas merujuk keempat nama tempat itu. Ada trayek, tapi tidak satupun terminal tersedia di keempat tempat itu. Di Ciputat dulu ada terminal yang cukup besar, tapi lahannya telah dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan.
Itu artinya, jangankan untuk memahami apalagi mengurai sebab-akibat tentang keruwetan dan kemacetan lalulintas, mengerti logika dasar trayek-terminal saja tidak sanggup. Tapi, itulah faktanya. Dengan kekosongan tahap praoperasional itu, tak mungkin seseorang mampu dengan sendirinya mencapai tahap operasional konkret yang otentik sampai berpikir abstrak, logis-kritis, tahap yang seharusnya sudah tuntas ketika anak masuk jenjang sekolah SMP.
Jadi, sambil tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan badut-badut MKD, mari menertawai diri, menertawai bangsa kita yang punya “PR” besar untuk merevolusi pendidikan. Kalaupun sistem pendidikan nasional belum bisa diajak serta, kita mulai dari lingkup terkecil: keluarga. Harap maklum, ide Menteri Pendidikan Anies Baswedan untuk membentuk Direktorat Keayahbundaan sudah tergulung arus kepentingan kemapanan birokrasi.

Facebook dan Salah Didik Sejak TK

Bagi orang yang berkhikmad mencari sekaligus berbagi manfaat dan maslahat, jejaring media sosial sejenis Facebook adalah berkah. Tapi, Facebook juga bisa dengan mudah menjadi etalase sampah yang mempertontonkan aib penggunanya. Betapa tidak? Hanya dengan pemahaman logika sederhana, orang bisa geleng-geleng kepala melihat kecerobohan pengguna lain Facebook. Sering kecerobohan itu begitu parah dan berakibat fatal, sehingga orang yang melihatnya hanya bisa masygul, “kok bisa begitu, ya?”

Ada yang bertengkar dan saling menista sesama pengguna Facebook, seakan-akan tidak menyadari sedang melakukannya di tempat umum dan ditonton banyak orang. Ada yang bertindak sebagai story-teller masalah rumah tangganya sendiri. Ada yang lincah mengetik makian kepada orang lain. Ada yang hanyut dalam penyeberan berita dan gambar palsu (hoax) hanya karena isinya sesuai dengan pilihan politik, ideologi, mazhab, golongan, atau kelompoknya. Bahkan, ada yang terjerat kasus pidana karena apa yang dibuat atau disebarkannya ternyata fitnah.

Bagaimana itu bisa terjadi?

Patut diduga penyebabnya adalah kekosongan yang tak terisi dalam periode paling krusial pendidikan, yaitu pendidikan usia dini (usia 0 sampai 7 tahun). Banyak orang menyepelekan pendidikan usia dini dengan menempatkannya hanya sebagai persiapan atau pemanasan memasuki pendidikan usia sekolah. Akibatnya, pendidikan usia dini sering direduksi hanya untuk mengantarkan anak bisa baca-tulis-hitung (calistung). Padahal, pendidikan anak usia dini adalah pembangunan pondasi bekal kehidupan.

Sekadar gambaran tentang kekosongan yang tak terisi itu, coba cerna tulisan esais Amerika Serikat Robert Fulghum yang berjudul All I Really Need To Know I Learn in Kindergarten (Yang Benar-Benar Perlu Saya Ketahui Saya Pelajari Semasa Taman Kanak-Kanak). Judul itu sekaligus menjadi judul buku kumpulan esainya (Fulghum, 1989). Fulghum menyebutkan daftar pengetahuan dan pemahaman dasar yang seharusnya sudah dicapai oleh anak yang lulus TK. Daftarnya bisa saja diperpanjang sendiri oleh pembaca, tapi intinya, Fulghum ingin menunjukkan bahwa ada bekal-bekal dasar kehidupa (tentu saja bukan hanya kemampuan calistung), yang sudah bisa dan harus dicapai anak setelah lepas dari periode usia dini.

Mari intip sebagian daftar Fulghum:

  • Berbagi
  • Main dengan jujur, sesuai aturan (Play fair)
  • Jangan pukul orang
  • Kembalikan benda di tempat kamu menemukannya
  • Bereskan kekacauan yang kamu akibatkan
  • Jangan ambil barang yang bukan milikmu
  • dst….

Saya ingin mengambil satu poin saja dari daftar itu untuk tulisan ini, yaitu poin ke-5, karena mudah melihat relevansinya. Bereskan kekacauan yang kamu akibatkan. Pelajaran ini begitu mendasar, mengandung makna bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakannya dalam hidup ini, maka makna lain dari pelajaran itu adalah berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan. Berhati-hati artinya meniscayakan keharusan lain, yaitu belajar, belajar, belajar dan belajar, serta sabar, sabar, sabar dan sabar.

Kalau pembaca ada kesempatan, ada baiknya menengok Sekolah Batutis Al-Ilmi di Pekayon Bekasi bagaimana pelajaran itu diajarkan tidak dengan ceramah guru, tapi dialirkan melalui aktivitas nyata. (Di TKIT An-Nahl dekat rumah saya, yang juga menggunakan Metode Sentra, juga diterapkan). Setiap hari anak-anak “bekerja” di Sentra-Sentra dengan prosedur kerja baku yang salah satu kegiatannya adalah beres-beres, yaitu membereskan dan menata mainan setelah selesai bermain, dan menempatkannya ke tempatnya semula.

Dalam Metode Sentra juga ada yang namanya Sentra Bahan Alam. Nama Sentra ini sebetulnya pengindonesiaan (bukan terjemahan) dari Messy Play Center. Kalau diterjemahkan secara harfiah, Sentra Main Berantakan. Memang di Sentra ini, anak-anak diberi kesempatan bereksplorasi melalui bermain dengan berbagai macam benda dan bahan. Ada finger painting, ada ublek, ada melukis, dan yang paling seru bagi anak-anak tentunya adalah MAIN AIR. Ya, main air dengan “kebebasan” yang bisa membuat sekujur tubuh dan pakaian anak-anak basah kuyup.

Tapi, “kebebasan” itu adalah poin penting untuk mengajarkan kepada anak tentang tanggungjawab dan konsekuensi. Pada usia yang lebih dini, seperti toddler, PG, sampai TK-A, orangtua dianjurkan membekali anak dengan pakaian ganti. Tapi, anak TK-B rata-rata sudah tidak membutuhkan lagi pakaian ganti. Kenapa? Karena anak-anak sudah tahu, kalau mereka terlalu asyik dan berlebihan bermain air, konsekuensinya mereka tidak berkesempatan bermain di segmen “main kering” yang menarik. Jadi, tanggungjawab, konsekuensi, sikap hati-hati, kontrol diri, tidak ditanamkan dengan instruksi, tapi dialirkan dengan penyadaran melalui pengalaman-pengalaman konkret.

Nah, kembali lagi ke soal kecerobohan di Facebook. Para pelakunya itu sangat mungkin cerdas dalam terminologi prestasi sekolah, meraih nilai istimewa di rapor, ijazah atau NEM, karena mereka ditempa dengan rentetan latihan-latihan mengerjakan soal ujian, LKS, bimbingan belajar paling top dan teror try-out yang bertubi-tubi. Tapi, kecerobohan itu jelas sekali merupakan pertanda adanya kekosongan yang tak terisi dalam periode paling krusialnya.

Pekerjaan besar buat Mas Menteri Anies Baswedan.

Membayangkan Jokowi dan Pejantan Laba-Laba Argiope

Laba-laba argiope jantan memiliki naluri pertahanan diri yang strategis ketika tiba masanya menggauli argiope betina yang ukuran tubuhnya raksasa. Pejantan harus menerapkan strategi kewaspadaan tertinggi bahwa dirinya adalah “male” (pejantan), dan bukan “meal” (santapan). Pertama, ia harus tetap berada di sisi seberang sisi jejaring argiope betina. Kedua, dia harus memroduksi getaran-getaran terukur untuk mengirim sinyal dan menumbuhkan gairah si betina. Ketiga, sambil melakukan aksi itu, dia harus terus memperkuat jejaring untuk mengantisipasi agresi betina. Setelah semua clear dan betina benar-benar “siap”, maka barulah dia berpeluang lulus menjadi pejantan sejati, sukses mengamalkan naluri biologis dan reproduktifnya untuk turut melestarikan generasi-generasi argiope.

argiope1
[foto:bugsinthenews.info]

Maaf, pembaca, saya bukan seorang zoologist, apalagi arachnologist. Ini hanya efek dari turut cawe-cawe dalam pembelajaran anak-anak di TKIT An-Nahl, Gunungsindur, Bogor, yang selama empat pekan terakhir ini sibuk dengan tema laba-laba. Tapi, kali ini saya tidak sedang menulis artikel pendidikan. Entah kenapa, tiba-tiba saya jadi teringat Presiden Joko Widodo, yang hari-hari ini menjadi sasaran tembak empuk bertubi-tubi dari berbagai penjuru, luar dalam. Lalu, saya membayangkan dia benar-benar akan menjadi “meal” (santapan).

Kawan saya seorang jurnalis senior, Hanibal Wijayanta, menulis artikel dengan analis yang tajam di wall FB-nya tentang kemungkinan Jokowi lompat pagar, meninggalkan koalisi yang mengusungnya ke Istana. Kemungkinan itu diindikasikan dengan manuver tiba-tibanya menemui mantan rival Prabowo Subianto di Istana Bogor. Akankah Jokowi mengikuti mantan sekondannya di DKI-1, Basuki Tjandra Purnama yang keluar dari partai pengusungnya? Jika itu terjadi, medan pertempuran politik akan semakin seru, dan itupun tetap tidak mengurangi risiko Jokowi menjadi “meal”.

Dalam hal ini, banyak sekali kalangan dari barisan pendukung Jokowi yang sama skeptisnya dengan para pembenci Jokowi. Soalnya, perjalanan menuju 100-hari memerintah sejauh ini lebih lekat dengan citra yang terbangun dari berita tentang “kekalahan” Jokowi dalam memilih pejabat-pejabat strategis seperti Jaksa Agung dan Kapolri. Bisa dikatakan, “kekalahan” Jokowi itu adalah kekalahan pada poin-poin penting dalam impian besar Indonesia, kemenangan Indonesia melawan korupsi.

Pada pemilihan presiden, saya memilih Jokowi, walau saya merasa sangat tidak nyaman ketika seorang teman mem-frame saya dengan sebutan “Jokowilover”. Sejujurnya saya termasuk banyak unhappy-voters yang dengan sekian pertimbangan dan harapan menentukan pilihan pada Jokowi. Unhappy karena ada begitu banyak anasir negatif di sekeliling Jokowi dan sekarang sudah terang-terangan menjalankan naluri politiknya seperti betina-predator argiope.

Sebagai warga negara yang mengikuti dengan cemas arena pertempuran Indonesia versus korupsi, concern saya bukan apakah Jokowi akan menjadi “male” atau “meal”. Seperti yang tentu saja sering terjadi di khalayak argiope, presiden jatuh dan dijatuhkan pun sudah pernah terjadi di Indonesia. Concern saya adalah kemenangan Indonesia melawan korupsi. Mungkin ini adalah zero sum game, pertempuran pamungkas Indonesia versus korupsi. Jika dalam pertempuran pamungkas ini kalah, Indonesia akan musnah setelah menjadi “meal” para koruptor-predator sebelum agenda-agenda strategis sempat tersentuh, seperti memberantas mafia migas, mengusir fr**p*rt dari Papua, memberantas bajingan-makelar impor yang menyamar jadi pejabat, melumpuhkan legislathieves, dan banyak lagi.

Saya cemas.